Manohara Harus Bertemu Menlu

JEJU (BP) - Kasus Manohara Odelia Pinot rupanya juga menyita perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden meminta Manohara menyampaikan permasalahannya secara formal kepada pemerintah. Sehingga pemerintah bisa mengambil langkah dengan tepat.

Selama ini SBY juga mengikuti perkembangan kasus Manohara tersebut. Hanya saja SBY mengaku berhati-hati untuk tidak mencampuri urusan rumah tangga orang lain.

”Misalnya saudara melakukan perkawinan, lalu ada masalah. Masak presiden intervensi tiba-tiba,” kata SBY saat konferensi pers mengenai ASEAN-Republic of Korea Commemorative Summit di Hotel The Shilla, Jeju, Korea Selatan, kemarin (2/6).

SBY menyarankan Manohara menyampaikan persoalan yang sebenarnya dihadapi kepada pemerintah.

”Kepada Manohara, kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Jangan hanya ke pers karena itu memang menarik, tetapi saya minta juga disampaikan baik-baik,” kata SBY.

Karena masalah Manohara terjadi di Malaysia, SBY meminta Manohara untuk menyampaikannya kepada Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda. ”Tujuan kami membantu dan melindungi warga negara,” jelas SBY.

Dengan menyampaikan secara formal ke pemerintah, kata SBY, masalah Manohara bisa dilihat secara jernih. ”Jangan hanya dari sisi entertainment karena ini menyangkut masalah antarnegara,” katanya.

SBY mengaku pernah menanyakan masalah Manohara kepada Dubes Indonesia di Malaysia Dai Bachtiar. ”Saya minta dikelola, mana yang menyangkut masalah rumah tangga dan mana yang bisa dimasuki negara, misalnya terkait human right,” kata SBY.

Da’i pun, kata SBY, mengirim surat ke Menlu Malaysia yang isinya tentang keberatan. Dan Dai juga meminta waktu untuk bertemu Sultan Kelantan, namum belum ada jawaban. ”Karena sudah menjadi isu publik, kita turun tangan. Jangan dikira saya tidak peduli,” katanya.

Ancam Da’i Bachtiar

Kasus Manohara Odelia Pinot berbuntut. Komisi I DPR RI segera memanggil Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan jajaran Departemen Luar Negeri untuk mempertanggungjawabkan kasus tersebut di depan anggota dewan. Sejumlah anggota komisi juga berencana menemui PM Malaysia Najib Tun Razak.

”Kami sudah melihat kasus Manohara. Dalam waktu dekat kami akan memanggil pejabat terkait untuk mengkonfirmasi apakah memang pada saat itu benar-benar tidak ada tindakan yang berarti dari mereka,” kata Wakil Ketua Komisi I Yusron Ihza Mahendra sebelum menghadiri sidang paripurna di gedung DPR di Jakarta, kemarin (2/6).

Komisi I, kata Yusron, sudah mempelajari kasus itu. Mereka menengarai ada unsur pembiaran dari Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Da’i Bachtiar. Selain itu, berdasarkan pemberitaan dari media, pihak Kedutaan Besar Republuk Indonesia (KBRI) Indonesia di Malaysia seperti tidak banyak berbuat.

Bahkan, model yang terpilih sebagai 100 Pesona Indonesia oleh Harper’s Bazaar Magazine itu sampai harus menyelamatkan diri dengan bantuan lembaga keamanan negara lain. ”Kami mendengar, tidak ada upaya serius dari Duta Besar untuk menyelamatkan Manohara. Karena itu, kami segera mengambil tindakan,” ujar adik Yusril Ihza Mahendra itu.

Komisi, kata Yusron, tidak bisa melihat kasus Manohara sebagai kasus domestik antara Tengku Muhammad Fakhry dan Manohara yang masih terikat ikatan perkawinan itu. Sebab, Manohara masih tercatat sebagai warga negara Indonesia yang harus dilindungi. Keselamatannya di bawah tanggung jawab penuh KBRI. ”Manohara itu warga Indonesia,” tegasnya.

Pekan depan komisi akan memanggil Menlu Hassan Wirajuda dan jajaran Deplu untuk mengkonfirmasi kasus ini.

Salah seorang anggota dewan yang tak mau disebut namanya mengatakan, saat itu sejumlah Komisi I memang mengkritisi posisi Dubes di Malaysia. Sebab, selama beberapa periode, posisi itu terus diisi purnawirawan Jenderal Polisi. Sebelum Da’i, posisi tersebut diisi oleh Rusdihardjo yang juga mantan Kapolri. ”Saat itu, kami tidak ingin posisi Dubes untuk Malaysia terus-terusan diisi mantan Kapolri,” katanya. (aga/iro/jpnn)