Malaysia Melanggar 110 Kali

JAKARTA (BP)- Pemerintah Indonesia akhirnya tidak bisa lagi membiarkan pelanggaran batas wilayah yang dilakukan kapal perang Malaysia di kawasan Ambalat. Kemarin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono enggelar rapat khusus untuk membahas masalah Ambalat tersebut.

Rapat tersebut diikuti Menko Polhukam Widodo AS, Mensesneg Hatta Rajasa, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, KSAD Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo, KSAL Laksamana Tedjo Edhie Purdijanto, KSAU Marsekal Soebandrio, Kepala BIN Syamsir Siregar, serta Seskab Sudi Silalahi. Selama 1,5 jam SBY memimpin rapat terbatas tanpa dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Usai ratas, KSAL Laksamana Tedjo Edhie Purdijanto mengatakan sudah berulangkali Malaysia melakukan pelanggaran batas wilayah.

Terhitung sejak 2007 hingga saat ini, sudah 110 kali kapal Malaysia nyelonong ke kawasan Ambalat. Rinciannya, pada 2007 sebanyak 76 kali, 2008 sebanyak 23 kali, dan tahun ini sudah 11 kali. ”Ditambah kemarin (Selasa, red) dan tadi pagi (kemarin, red) masuk lagi , tapi langsung kita usir,” kata Tedjo Edhie di kantor presiden kemarin.

Selama melakukan interaksi dan manuver taktis dengan kapal Malaysia, kata Tedjo, TNI AL tidak pernah menggunakan persenjataan. Begitu diusir TNI AL, biasanya kapal perang Malaysia mematuhi. ”Begitu ada kapal Malaysia masuk, kita ajak komunikasi, kita bayangi, dan kemudian kita usir,” katanya.

Karena sudah berulang kali, kemarin TNI mengirim surat ke Menlu Hassan Wirajuda untuk melakukan protes kepada pemerintah Malaysia. ”Indonesia melalui Menlu akan mengeluarkan nota diplomatik (protes, red) kepada pemerintah Malaysia,” kata KSAL.

Untuk pengamanan Ambalat, kata Tedjo, tidak diperlukan penambahan armada. Saat ini yang dikerahkan adalah 6 KRI dengan tiga pesawat udara. Selain itu patroli akan terus dijalankan dan frekwensinya ditambah.

Sebelumnya Menko Polhukam Widodo AS mengatakan dalam rapat terbatas tersebut presiden meminta laporan mengenai pengelolaan Ambalat. Menurut Widodo, untuk menangani masalah Ambalat, harus memahami benar persoalan mengenai delimitasi batas maritime. Yakni belum disepakatinya garis batas wilayah perairan, baik perairan kedaulatan maupun yurisdiksi di wilayah tersebut. ”Oleh karena itu presiden meminta langkah-langkah pengelolaan Ambalat harus tetap berada pada kebijakan dasar yang sudah digariskan oleh pemerintah,” kata Widodo.

Kebijakan dasar itu, kata Widodo, adalah penyelesaian masalah ambalat ini adalah melalui jalur diplomasi. Yaitu melalui perundingan penyelesaian garis batas wilayah maritim antara Indonesia dan Malaysia.

Kedua, kata Widodo, tetap mempertahankan kehadiran unsur-unsur di lapangan atau di laut. Ini untuk pengawasan perairan serta penegakan kedaulatan. ”Intinya adalah kontrol efektif terhadap perairan tersebut,” kata Widodo. (tom/jpnn)