Jangan Ada Niat Curang

Presiden SBY: Saya lihat persiapan pemilu sudah baik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin memastikan persiapan pemilu di seluruh provinsi di Indonesia melalui konferensi video dengan para gubernur. Presiden menepis tudingan bahwa pemerintah berbuat curang. Ia bahkan menegaskan agar jangan sampai ada niat untuk curang.

”Jangan mau provinsi manapun dianggap daerahnya melakukan kecurangan, akan robek harga diri dan kehormatan. Kita semua ini punya moral dan kehormatan. Tidak ada seorang bupati, gubernur, walikota yang punya niatan untuk berperilaku curang. Saya punya keyakinan bahwa tidak ada di antara kita yang ingin menggagalkan misi yang kita emban bersama,” tegas Presiden SBY.

Secara umum presiden menyimpulkan tidak ada hambatan berarti dalam persiapan pemilu yang dihelat hari ini. SBY dan JK berada di istana negara menatap empat layar monitor besar yang menampilkan gambar di 32 lokasi konferensi video. Sementara para gubernur pada di kantor Polda masing-masing. Konrerensi video presiden dengan para gubernur tersebut memang difasilitasi oleh Mabes Polri.

“Saya lihat persiapan pemilu sudah baik. Persiapan yang baik itu sudah 50 persen keberhasilan. Sejauh ini so far, so good,” kata SBY saat memberikan arahan kepada para gubernur dalam konferensi video di Istana Negara kemarin.

SBY mengajak para gubernur untuk membuktikan kepada publik bahwa tidak ada kecurangan dalam pemilu 2009. SBY juga menyinggung maraknya isu yang mengkhawatirkan akan adanya kecurangan dalam pemilu 2009. Menurut SBY, ada yang mengangkat isu itu dengan tujuan mencegah terjadinya kecurangan. Sebaliknya ada juga yang memanfaatkan untuk kepentingan lain.

SBY pun meminta para gubernur menyikapi istu tersebut dengan jernih, rasional, dan tidak emosional. ”Kita patut bertanya, kalau pemilu bakal curang, curangnya di mana? Jalannya kecurangan itu seperti apa,” kata SBY.

Lebih-lebih, kata SBY, yang dituding akan melakukan kecurangan adalah pemerintah. Padahal dengan sistem pemerintahan yang ada saat ini, tidak memungkinkan pemerintah melakukan kecurangan. Berbeda dengan zaman dulu seorang presiden bisa membuat garis koordinasi lurus hingga tingkat kepala desa.

”Sekarang ini bila pemerintah dicurigai curang, bagaimana caranya? Saya dan Pak Jusuf Kalla berasal dari partai yang berbeda, para menteri berbeda-beda. Gubernur, bupati, dan wali kota juga berbeda-beda pilihan politiknya,” ungkapnya.
Dengan keberagaman pilihan politik tersebut, menurut SBY, terjadi check dan balances dalam arti luas. ”Jadi saya mencari-cari di mana kecurangan itu akan terjadi,” ucapnya.

Karena isu akan adanya kecurangan sudah menyebar luas, SBY mengajak para gubernur untuk mencegah bersama-sama, segala kemungkinan kecurangan.

”Jangan mau provinsi manapun dianggap daerahnya melakukan kecurangan, akan robek harga diri dan kehormatan. Kita semua ini punya moral dan kehormatan. Tidak ada seorang bupati, gubernur, walikota yang punya niatan untuk berperilaku curang. Saya punya keyakinan bahwa tidak ada di antara kita yang ingin menggagalkan misi yang kita emban bersama,” tegas SBY.

Presiden juga kembali mengulang adanya ancaman keamanan yang dilakukan sejumlah pihak untuk menggagalkan pemilu 2009. SBY mengaku mendapat informasi intelijen tentang ancaman tersebut. Karena itu, SBY mengajak semua untuk mencegah perilaku dan tindakan yang mengarah kepada situasi anarkis, gangguan keamanan, dan kerusuhan-kerusuhan yang meluas. ”Jangan sampai tragedi Mei 1998 terulang lagi,” kata SBY.

Dari 33 provinsi, hanya tujuh gubernur yang dikontak presiden untuk melaporkan kesiapan daerahnya. Gubernur Kepri Ismeth Abdullah tak termasuk di dalamnya. Ismeth Abdullah, didampingi Kapolda Kepri, Brigjen Dikdik Mulyana Arif Mansur, Ketua KPU Kepri Dean Yealta dan pejabat terkait lainnya menyaksikan acara ini di ruangan telekonfrensi Mapolda Kepri lantai II.

Ketua KPU Kepri Dean Yealta mengatakan, presiden meminta seluruh elemen masyarakat harus mencegah terjadinya kecurangan pemilu. SBY mengarahkan untuk tanggungjawab penuh penyelenggara dan pemerintah daerah masing-masing. ”Banyak sekali pesan presiden. Masyarakat harus diyakinkan takkan ada kecurangan pemilu. Kalau ada masalah rujukannya UU dan peraturan yang berlaku,” ujar Dean usai acara.

Ditambahkan, meski setiap daerah optimis pemilu bisa berjalan lancar, presiden mengatakan semua pihak tak boleh lengah atau pun meremehkan pelaksanaan Pemilu 2009. Pemilu jangan dianggap sesuatu yang rutin.
SBY juga mendapat laporan langsung dari delapan gubernur. Mereka adalah Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika, Gubernur Papua Barnabas Suebu, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, dan Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin.

Sementara presiden di Istana Negara didampingi Menko Polhukam Widodo A.S., Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mendagri Mardiyanto, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Panglima TNI Djoko Santoso, Kapolri Bambang Hendarso Danuri, dan Kepala BIN Samsyir Siregar.

Tak Masuk DPT, Tak Boleh Memilih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan syarat mutlak bagi calon pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang dapat ikut dalam pemungutan suara hari ini. Mereka yang tidak terdaftar dalam DPT dilarang mencontreng, meski datang ke tempat pemungutan suara (TPS) disertai KTP maupun kartu keluarga (KK).
”Yang boleh memilih adalah yang terdaftar di DPT,” ujar Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di sela kunjungannya di tiga TPS di Jakarta kemarin (8/4).

Hafiz juga membantah beredarnya pesan singkat yang menjelaskan bahwa pemilih yang tidak masuk DPT boleh memilih dengan cukup datang ke TPS. ”Saya tegaskan isu itu tidak benar,” tegas Hafiz.

Hafiz menjelaskan, pemilih yang sudah terdaftar di DPT saat ini memperoleh undangan berbentuk formulir C4 dari masing-masing kelompok penyelenggara pemungutan suara alias KPPS. Undangan itu disampaikan oleh KPPS pada H-3 menjelang pemungutan suara.

Menurut Hafiz, surat undangan itu merupakan identitas bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih. ”Yang belum dapat bisa mengambil langsung ke KPSS. Atau datang langsung saat pemungutan dengan membawa identitas untuk dicocokkan,” terangnya. Identitas itu dapat berupa KTP atau kartu keluarga (KK). Meski demikian, Hafiz lagi-lagi menegaskan, calon pemilih tersebut harus terdaftar dalam DPT.

Sebaliknya, bagi yang tidak terdaftar di DPT, Hafiz menegaskan, kesempatan mengikuti pemilu legislatif sudah tak mungkin dilakukan. Mereka tetap diakomodasi dengan didata untuk diikutkan sebagai pemilih dalam pemilihan presiden (pilpres) 8 Juli mendatang. “Itu prosedurnya. Yang tidak terdaftar tetap masuk untuk pilpres,” katanya. (jpnn)